Oleh: Afdhol Ilhamsyah (Sekwil DPW PRIMA NTB)
Membaca Arah Kebijakan Nasional dan Implikasinya bagi Daerah
Kita tak bisa menafikan bahwa situasi ekonomi, politik, dan budaya, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga tingkat desa, tidak lepas dari polarisasi yang terbangun dari situasi internasional. Betapa tidak, melihat situasi terkini, misalnya Indonesia yang baru saja bergabung dengan kelompok BRICS, yang beranggotakan negara-negara maju di dunia, baik dari segi ekonomi yang berkembang pesat, teknologi yang mapan dan kompetitif, energi, keamanan, dan tata lingkungan hidup.
Tindakan Indonesia menyatukan diri dengan kelompok BRICS merupakan tindakan yang tepat. Ini memperlihatkan sikap politik Indonesia yang bebas-aktif (antihegemon). Apalagi negara-negara anggota BRICS mengedepankan kesetaraan, bebas intervensi, dan menghendaki tatanan dunia yang berkeadilan. Indonesia, selain sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang bergabung di dalam BRICS, posisinya sangat potensial untuk membuka dan membangun kerja sama politik, ekonomi, teknologi, hingga energi terbarukan.
Efisiensi Anggaran dan Kebijakan Strategis Prabowo
Ketergabungan ini tentu memacu Indonesia untuk memikirkan kapital yang harus dipersiapkan dalam menunjang program yang hendak dikerjakan, utamanya sarana pembangunan sumber daya manusia dan sarana pendukung hilirisasi dan industrialisasi. Sehingga Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 01 Tahun 2025 menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang kemudian menjadi support kapital Daya Anagata Nusantara (DANANTARA). Efisiensi ini perlu dimaknai bahwa bukanlah tindakan yang serta-merta memangkas anggaran tanpa dasar yang sifatnya urgensi, tetapi merelokasi keuangan negara dari hal-hal yang tidak terlalu pokok untuk kemudian dialokasikan kepada sendi-sendi prioritas dengan tingkat urgensi dan fundamental dalam membangun kemajuan bangsa di berbagai sektor.
Iqbal-Dinda dan Tantangan Manajemen Keuangan Daerah
Ini bukan kali pertama Indonesia dihadapkan dengan pengalaman tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan finansial yang ketat. Lima tahun silam, semua lapisan pemerintahan sudah memiliki pengalaman ketika diterpa refocusing anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 tahun 2019. Lalu, apakah mungkin kepemimpinan Iqbal-Dinda dapat meniru gaya Prabowo dalam mengonsolidasikan kapital guna menyukseskan program yang diunggulkan dalam wacana “NTB Makmur Mendunia”? Mungkinkah Iqbal-Dinda dapat memanajemen keuangan daerah dari yang tidak produktif menjadi lebih produktif? Ini butuh kerja sama dan persatuan persepsi banyak pihak.
Sebagai contoh, misalnya terdapat salah satu daerah di NTB yang mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah kepada sebuah asosiasi bernama Ikatan Istri Wakil-wakil Rakyat (IISWARA) yang menurut kami sangatlah tidak produktif. Padahal masih banyak desa yang tertinggal dalam pendidikan dasar, masih banyak rakyat yang bermasalah dan perlu ditangani BPJS-nya.
Membangun Kemandirian Pangan dan Perumahan Rakyat
Dengan ini, dapat mempercepat proses pelaksanaan program yang tertuang dalam visi-misi “NTB Makmur Mendunia” serta pembangunan yang linier dengan pemerintah pusat. Yang terkini menjadi pembahasan seantero negeri, misalnya tentang janji Presiden Prabowo mengenai pembangunan 3 juta unit perumahan untuk rakyat, swasembada beras, dan khususnya Permakanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pandangan kami, MBG adalah satu wujud program yang sangat progresif. Sesungguhnya, segala aktivitas manusia, mulai dari zaman primitif hingga modern ini, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makannya (pangan). MBG, selain sebagai perwujudan kebutuhan primer manusia, juga menjadi poros penggerak sektor lain. Program ini akan menyerap hasil pertanian, perkebunan, nelayan, dan peternak sebagai bahan baku MBG, serta menciptakan lapangan pekerjaan di dapur-dapur permakanan, jasa distribusi, hingga kebersihan lingkungan.
MBG juga akan menjadi tamparan bagi NTB yang selama ini selalu mengimpor pakan ternak dan kebutuhan pangan hortikultura dari Jawa. Padahal NTB memiliki lahan dan iklim yang potensial serta kaya akan hasil bumi yang bisa diolah menjadi pakan ternak. Maka perlu didorong hilirisasi dengan perspektif industrialisasi. Begitu juga dengan budidaya tanaman hortikultura yang dapat menjadi peluang menjanjikan bagi petani dan pekebun kita. Jika MBG bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, demikian juga program 3 juta unit rumah rakyat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer papan.
Optimalisasi Sumber Daya Daerah dan Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Konsolidasi kapital diharapkan juga dapat dilakukan dengan menggalang sumber-sumber lain, seperti retribusi dan CSR-CSR perusahaan. Mengharmonisasi dan melinierkan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tentu akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan ke depan. Dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pengintegrasian kebijakan, akan tercipta kecocokan kebijakan, menghilangkan konflik kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan.
Upaya-upaya ini sangat memungkinkan untuk bisa memberikan turn on full dalam mendukung formula yang pernah disampaikan Gubernur NTB semasa kampanye, yaitu EVENTS, yang tentunya menjadi lokomotif bersama pariwisata. Dengan melakukan harmonisasi ini, diharapkan 709 ribu orang miskin di NTB dapat segera keluar dari garis kemiskinan. Sungguh, MBG ini memberikan multiplier effect bagi pembangunan sumber daya manusia, baik secara fisik maupun mental (Generasi Emas). Program ini dapat memantik peningkatan produktivitas petani, peternak, pekebun, dan nelayan yang menuju pada kedaulatan pangan.
Menuju NTB yang Mandiri dan Berdaya Saing
“Pancasila dasarnya, Trisakti jalannya, Indonesia adil makmur tujuannya, bangun persatuan nasional, menangkan Pancasila.” Kalimat ini adalah tagline kampanye kami sejak dulu. Hampir dua dekade lalu, kami juga pernah membangun posko-posko yang dinamai Posko Menangkan Pancasila dengan tagar Laksanakan Pasal 33 UUD 45. Dalam setiap aksi massa yang kami galang, kami selalu mendorong pemerintah untuk menjiwai Pasal 33. Jika disandingkan antara apa yang sejak dulu kami kampanyekan dengan kebijakan-kebijakan Prabowo saat ini, sungguh kami tidak menyangka. Dari sini, kami menyimpulkan bahwa Prabowo adalah sosok nasionalis-progresif.
Maka, kami dengan penuh sukacita mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta pemerintahan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, yang menurut kami memiliki misi yang sama dengan kami, yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan (Trisakti).
