Kota Bima – Klaim bahwa pembagian motor Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh mantan Pj Wali Kota Bima H Rum pada Desember 2023 merupakan hasil dari programnya sendiri, mendapat bantahan keras.
Menurut anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin, program tersebut sudah dibahas dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif Kota Bima pada tahun 2022, jauh sebelum H Rum diangkat menjadi Pj Wali Kota Bima.
“Pembagian motor PKH itu adalah hasil dari pembahasan dan pengesahan APBD yang dilakukan pada tahun 2022. Program ini sudah direncanakan dan diketok palu oleh eksekutif dan DPRD saat itu, sebelum H Rum ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Bima,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika ada klaim bahwa program tersebut merupakan inisiatif atau hasil dari H Rum, maka itu adalah klaim bohong dan merupakan upaya pembodohan terhadap masyarakat.
Dirinya pun sangat menyayangkan jika klaim ini berasal dari pihak yang ingin memanfaatkan situasi politik menjelang Pilkada.
“Jika klaim itu datang dari pihak H Rum, saya pastikan itu klaim bohong. Ini hanya pembodohan publik. Sayangnya, jika ada media yang turut menyebarkan klaim tersebut tanpa verifikasi, padahal tugas media adalah mencerdaskan masyarakat, bukan menyebarkan informasi yang menyesatkan,” sorotnya.
Duta PKS itu juga menyoroti tren politik yang kerap terjadi di mana pasangan calon atau tim sukses sering kali mengklaim program yang bukan miliknya demi mendapatkan simpati masyarakat.
Menurutnya, tindakan ini adalah bentuk dari hilangnya ide dan gagasan yang kuat, sehingga mereka dengan mudah mengambil kredit atas program yang dirancang oleh pihak lain.
“Klaim program sebagai hasil karya sendiri sah-sah saja, namun terlalu sering kita melihat Paslon atau tim sukses yang karena kehabisan gagasan, dengan mudah mengklaim program orang lain untuk dijual demi mendapatkan dukungan publik. Ini jelas upaya membodohi masyarakat,” tegasnya.
Amir pun berharap agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi setiap informasi dan tidak mudah percaya dengan klaim yang tidak berdasar, terutama menjelang momen politik penting seperti Pilkada.
