Mataram, 11 Maret 2025 – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Didi Sumardi, S.H. (Fraksi Golkar) dan Ir. Made Selamet, M.M. (Fraksi PDIP), menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer K2, Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Guru Tidak Tetap (GTT) Kota Mataram. Massa aksi menyampaikan keberatan mereka terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor: B/1043/M.SM.01.00/2025, yang dikeluarkan pada 7 Maret 2025. Surat edaran tersebut berisi penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, yang dinilai merugikan tenaga honorer.
Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi yang digelar di depan Kantor DPRD NTB, para peserta aksi menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Mencabut Surat Edaran Menpan RB yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
- Mengangkat seluruh CPNS dan PPPK yang telah lulus tes kompetensi tahun 2024 sesuai jadwal awal tanpa ada penundaan.
- Memberhentikan Menteri PAN-RB, Rini Widyanti, S.H., M.P.M., yang dianggap tidak berpihak pada tenaga honorer.
Dukungan DPRD NTB
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Didi Sumardi menyampaikan rasa empati terhadap para tenaga honorer yang merasa dirugikan.
“Kami menyampaikan rasa keprihatinan dan empati yang mendalam atas berbagai permasalahan yang telah disampaikan. Aspirasi ini kami terima secara resmi dan akan kami kawal serta perjuangkan agar pemerintah pusat dapat memenuhi tuntutan saudara-saudara semua. Ini adalah amanah yang dipercayakan kepada kami, dan sebagai DPRD Provinsi NTB, kami tidak memiliki pilihan selain berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan aspirasi tersebut,” ujar H. Didi Sumardi dalam pernyataan penutupnya.
Sementara itu, Ir. Made Selamet juga menegaskan bahwa DPRD NTB akan segera menindaklanjuti aspirasi ini dengan berkomunikasi langsung ke pemerintah pusat.
Aksi Berjalan Tertib
Setelah diterima dan diberikan jaminan pengawalan aspirasi oleh DPRD NTB, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Pengamanan dari Polresta Mataram memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan lancar tanpa insiden.
Aksi ini menjadi bentuk perjuangan tenaga honorer yang selama ini berharap kepastian status mereka diangkat sebagai ASN. Dengan dukungan dari DPRD NTB, harapan mereka kini bergantung pada respons pemerintah pusat terhadap tuntutan yang diajukan. (san).
